Tahapan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah

Sebenarnya ada banyak produk lembaga keuangan syariah yang bisa menjangkau hampir semua aspek kebutuhan. Hanya saja penerapannya yang sulit dilakukan.

Berikut beberapa contoh akad pembiayaan pada lembaga keuangan syariah atau LKS.

1. Akad Jual Beli (Murabahah)

Contoh penggunaan : Beli kendaraan, elektronik, rumah, tanah

LKS memberi barang
Barang dibeli dulu oleh LKS
Ada uang muka
Biaya administrasi bukan persentase dari plafon
Tidak ada denda

Alur Pembiayaan :

Anggota menyampaikan kebutuhan barang
LKS melakukan analisa kelayakan
LKS membeli barang ke supplier
LKS menerima barang dari supplier
LKS mengkonfirmasi ke anggota
Anggota cek barang
Melakukan akad jual beli (murabahah)
Serah terima barang

Catatan :

Beli barang secara tunai atau kredit ya Murabahah
LKS harus memiliki dan menguasai barang (membeli dan pindah tempat)

2. Akad Ishtisna (Pesan Bangun)

Contoh penggunaan : Bangun rumah, toko atau tempat usaha

LKS memberikan proses produksi
Anggota sudah ada lahan
Pembangunan atau renovasi dikontrol sesuai RAB
LKS berperan aktif dalam proses pembangunan
Biaya administrasi bukan persentase dari plafon
Tidak ada denda

Alur Pembiayaan :

Anggota memesan kepada LKS untuk dibangunkan rumah atau renovasi
LKS melakukan analisa kelayakan
LKS membuat RAB bangunan sesuai pesanan anggota
Melakukan akad ishtisna
LKS membangun rumah atau renovasi sesuai RAB yang sudah disepakati

3. Akad Musyarakah (Kerjasama)

Contoh penggunaan : Tambah modal usaha rumah makan

LKS Memberikan uang untuk tambahan modal
Angsuran sesuai laba usaha
Biaya administrasi bukan persentase dari plafon
Tidak ada denda

Alur Pembiayaan :

Anggota menyampaikan kebutuhan modal untuk usaha yang sudah berjalan
LKS melakukan analisa kelayakan usaha
LKS dan anggota berkomitmen untuk menggabungkan modal
Melakukan kesepakatan mengenai porsi modal dan nisbah bagi hasil
Melakukan akad kerjasama (musyarakah)
Anggota menjalankan usaha sesuai kesepakatan
Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati

4. Akad Mudharabah

Contoh penggunaan : Developer punya tanah kerjasama dengan LKS bangun rumah kemudian dijual, jika laku bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.

LKS memberi uang untuk modal
Developer punya lahan dan keterampilan

Alur Pembiayaan :

Anggota menyampaikan kebutuhan modal untuk proyek yang akan dijalankan
LKS melakukan analisa kelayakan usaha
LKS dan anggota berkomitmen untuk menggabungkan modal
Melakukan kesepakatan mengenai porsi modal dan nisbah bagi hasil
Melakukan akad Mudharabah
Anggota menjalankan proyek sesuai kesepakatan
Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati

5. Akad Ijarah (Jasa)

Contoh penggunaan : Sewa kios, ruko, tempat usaha

LKS memberi tempat usaha
LKS menyewa dulu ke pemilik ruko
Jual jasa ke anggota

Alur Pembiayaan :

Anggota mengajukan ke LKS bahwa butuh sewa tempat usaha
LKS melakukan analisa kelayakan usaha
LKS menyewa langsung ke pemilik tempat usaha
LKS menjual ke anggota

Wakalah yang Salah (kuasa / wakil)

Wakalah seharusnya tidak diberikan kepada anggota untuk belanja sendiri.

Pernah terjadi permasalahan antara lembaga keuangan syariah dengan Dirjen Pajak.

Bank menganggap melakukan transaksi Murabahah
Terjadi 2 kali transaksi (bank dengan developer, bank dengan nasabah)
Pihak pajak menuntut hak pajak
Pihak bank : "kami tidak menjual tapi melakukan pembiayaan"
Bank tidak pernah melakukan akad jual beli
Transaksi yang dikreditkan : Nasabah suruh datang ke daeler memberikan DP
Daeler minta dibayar tunai, dilunasi oleh pihak bank
Nasabah bayar cicilan ke bank
Margin ini dari hutang atau dari murabahah ?
Hakikatnya nasabah dengan daeler sudah melakukan transaksi
Posisi bank : lembaga pembiayaan yang memberikan hutang ke nasabah untuk melunasi barang ke daeler
Regulasi dari BI melarang transasksi jual beli

Penggunaan Wakalah yang benar

Contoh : Wakalah dipakai untuk developer

Developer punya rumah sudah SHM an. Devoloper
Bank Syariah beli rumah ke devoloper tapi nama masih developer (bayar cash)
Bank syariah jual ke nasabah
Bank syariah mewakalahkan ke devoloper untuk TTD saat BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan )
Agar SHM yang seharusnya atas nama bank syariah bisa diberikan kepada nasabah